Sekretaris Fungsi Bidang Ekonomi Kreatif Pengurus Pusat GMKI Masa Bakti 2025–2027, Simon Batmomolin, S.Sos., M.Si., menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan groundbreaking Proyek Strategis Nasional (PSN) Lapangan Abadi Blok Masela yang menjadi salah satu proyek energi terbesar di Indonesia. Menurutnya, proyek tersebut memiliki nilai strategis bagi ketahanan energi nasional sekaligus berpotensi menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi di Maluku, khususnya Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Namun demikian, Simon mengingatkan bahwa kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam agenda groundbreaking tidak boleh hanya dimaknai sebagai seremoni peletakan batu pertama. Lebih dari itu, Presiden harus memastikan bahwa seluruh persoalan yang selama ini dihadapi masyarakat di sekitar wilayah proyek memperoleh perhatian dan penyelesaian secara menyeluruh.
Hal tersebut disampaikan Simon saat diwawancarai Porostimur.com, Senin (13/7/2026) melalui sambungan telepon WhatsApp.
Menurut Simon, negara harus menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat lokal dengan memastikan bahwa pembangunan proyek strategis nasional tidak mengabaikan hak-hak masyarakat yang selama ini hidup di kawasan terdampak.
"Kami mendukung penuh pelaksanaan groundbreaking Blok Masela karena proyek ini sangat penting bagi masa depan energi Indonesia dan pembangunan Maluku. Tetapi kehadiran Presiden Prabowo tidak boleh hanya sebatas menghadiri acara launching atau peletakan batu pertama. Presiden harus memastikan seluruh persoalan masyarakat diselesaikan secara tuntas sehingga pembangunan benar-benar menghadirkan keadilan dan kesejahteraan," ujarnya.
Simon menilai, hingga saat ini masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu menjadi perhatian serius pemerintah pusat maupun seluruh pemangku kepentingan. Selain persoalan sengketa tanah yang masih menjadi perhatian masyarakat, pemerintah juga harus memastikan adanya kepastian hukum terhadap hak-hak masyarakat adat, penyelesaian proses pembebasan lahan secara adil dan transparan, pemberian kompensasi yang layak, perlindungan terhadap lingkungan hidup, serta keberlanjutan mata pencaharian masyarakat pesisir yang bergantung pada sektor perikanan.
Menurutnya, persoalan-persoalan tersebut tidak boleh dianggap sebagai hambatan pembangunan, tetapi harus dipandang sebagai bagian dari tanggung jawab negara dalam menghadirkan pembangunan yang berkeadilan.
Ia juga menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat lokal dalam setiap tahapan pembangunan proyek, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan.
"Pemerintah harus memastikan masyarakat tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi menjadi subjek yang ikut menentukan arah pembangunan di daerahnya sendiri. Aspirasi masyarakat harus didengar dan dihormati sehingga pembangunan berjalan dengan baik tanpa menimbulkan konflik sosial di kemudian hari," katanya.
Simon menegaskan bahwa masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar harus menjadi prioritas utama dalam seluruh proses pembangunan Blok Masela. Menurutnya, investasi bernilai miliaran dolar tersebut tidak boleh hanya memberikan manfaat kepada investor atau tenaga kerja dari luar daerah, sementara masyarakat lokal justru tertinggal.
Ia meminta pemerintah memberikan kebijakan afirmatif yang berpihak kepada putra-putri daerah, baik dalam rekrutmen tenaga kerja, pendidikan dan pelatihan vokasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, maupun pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Tanimbar.
"Yang harus menjadi prioritas adalah orang Tanimbar. Mereka adalah masyarakat yang selama ini hidup berdampingan dengan wilayah proyek sehingga sudah sepatutnya menjadi penerima manfaat utama. Jangan sampai masyarakat lokal hanya menjadi penonton di tanahnya sendiri sementara peluang ekonomi dinikmati oleh pihak lain," tegas Simon.
Ia menambahkan, pembangunan Blok Masela harus mampu membuka lapangan pekerjaan yang luas bagi masyarakat lokal, meningkatkan kualitas pendidikan, memperbaiki infrastruktur dasar, memperkuat pelayanan kesehatan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Kepulauan Tanimbar.
Simon juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung pembangunan Blok Masela secara konstruktif, namun tetap mengawal setiap prosesnya agar berjalan sesuai aturan dan mengutamakan kepentingan masyarakat.
"Kami mendukung penuh proyek ini karena kami percaya Blok Masela dapat menjadi lokomotif pembangunan di Maluku. Tetapi dukungan itu juga berarti kami akan mengawal secara tuntas seluruh persoalan yang masih dihadapi masyarakat. Jangan sampai proyek berjalan cepat sementara penyelesaian hak-hak masyarakat berjalan lambat. Negara harus hadir memberikan kepastian dan keadilan."
Lebih lanjut, Simon berharap Presiden Prabowo memanfaatkan momentum kunjungan ke Tanimbar untuk berdialog langsung dengan masyarakat, mendengar berbagai aspirasi yang berkembang, serta memastikan seluruh kementerian dan lembaga terkait bekerja secara terkoordinasi dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang masih ada.
Menurutnya, keberhasilan proyek Blok Masela tidak hanya diukur dari besarnya investasi maupun produksi gas yang dihasilkan, tetapi juga dari sejauh mana proyek tersebut mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah yang menjadi lokasi pembangunan.
Diketahui, pembangunan fasilitas darat (onshore LNG) Proyek Lapangan Abadi Blok Masela dipusatkan di Desa Lermatang, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Karena itu, Simon menilai masyarakat Tanimbar harus menjadi fokus utama dalam setiap kebijakan yang berkaitan dengan proyek strategis nasional tersebut.
"Harapan kami sederhana, pembangunan Blok Masela harus menjadi simbol kemajuan yang berpihak kepada rakyat. Masyarakat Tanimbar harus menjadi prioritas utama, hak-hak mereka harus dilindungi, kesejahteraan mereka harus ditingkatkan, dan seluruh persoalan yang masih ada harus dikawal hingga tuntas. Dengan begitu, Blok Masela benar-benar menjadi kebanggaan nasional sekaligus membawa manfaat nyata bagi masyarakat Tanimbar dan Maluku," tutup Simon.