JAKARTA— Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai perlu mulai diukur bukan hanya dari jumlah penerima dan banyaknya pelaku usaha yang terlibat, tetapi juga dari seberapa besar uang program tersebut benar-benar kembali berputar di ekonomi rakyat.
Gagasan itu disampaikan Rudini Elisabet Natalia S. dalam Public Discussion mengenai Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dan Kebijakan Ekonomi Kerakyatan di Jakarta, Rabu (14/10/2026).
Rudini menawarkan ukuran sederhana yang ia sebut “Tes Rp100 MBG”.
“Pertanyaannya sederhana. Dari setiap Rp100 yang dibelanjakan untuk MBG di suatu daerah, berapa rupiah yang benar-benar kembali kepada petani, peternak, nelayan, UMKM, koperasi, dan pelaku usaha lokal?” kata Rudini.
Gagasan tersebut muncul di tengah besarnya rantai ekonomi yang terbentuk dari program MBG. BGN mencatat sekitar 61.857 pemasok telah terlibat dalam program tersebut hingga Januari 2026. Dari jumlah itu, 26.899 merupakan UMKM dan 7.098 merupakan koperasi. Angka tersebut menunjukkan MBG bukan hanya program penyediaan makanan. Program ini juga memiliki potensi menjadi pasar yang besar bagi usaha rakyat.
Namun Rudini mengingatkan, banyaknya pelaku usaha yang terlibat belum otomatis menunjukkan besarnya manfaat ekonomi yang mereka terima.
“Seribu UMKM bisa tercatat terlibat. Tetapi kita tetap perlu tahu berapa bagian dari uang belanja MBG yang benar-benar masuk kepada mereka,” ujarnya.
Dari Rp100, Berapa yang Tinggal di Daerah?
Melalui Tes Rp100 MBG, Rudini mendorong adanya ukuran yang mudah dipahami masyarakat. Misalnya, dari setiap Rp100 yang digunakan untuk MBG di sebuah kabupaten, dapat dilihat berapa rupiah yang dibelanjakan kepada petani dan peternak setempat, berapa yang masuk ke UMKM dan koperasi, serta berapa yang harus dibelanjakan ke luar daerah.
Dengan cara itu, dampak ekonomi MBG bisa terlihat lebih jelas.
“Bayangkan kalau satu daerah bisa mengatakan, dari setiap Rp100 belanja MBG, Rp70 tetap berputar di daerah kami. Itu jauh lebih mudah dipahami daripada hanya mengatakan bahwa ekonomi lokal sudah dilibatkan,” kata Rudini.
Menurutnya, data tersebut juga dapat membantu pemerintah daerah melihat bagian mana yang masih perlu diperkuat.
Jika satu daerah mampu memenuhi sebagian besar kebutuhan MBG dari produksi lokal sementara daerah lain masih bergantung pada pemasok dari luar wilayah, perbedaannya dapat dipelajari.
Apakah masalahnya ada pada produksi pangan? Apakah UMKM lokal belum mampu memenuhi standar? Apakah koperasinya belum kuat? Atau rantai pasoknya belum terhubung dengan baik?
“Data tidak harus dipakai untuk mencari siapa yang salah. Data juga bisa menunjukkan apa yang harus kita perbaiki,” ujarnya.
Peluang Besar bagi Ekonomi Lokal
Pada akhir September 2026, BGN juga mengeluarkan aturan yang mewajibkan SPPG melibatkan pelaku usaha setempat sebagai pemasok bahan baku atau bahan pangan. Kebijakan tersebut membuka peluang lebih besar bagi usaha mikro, usaha kecil, koperasi, BUM Desa, petani, peternak, nelayan, dan produsen pangan di daerah.
Rudini menilai langkah itu positif "Jika dijalankan dengan baik, satu porsi MBG tidak hanya memberi manfaat gizi bagi penerima."
Di belakangnya dapat tumbuh permintaan terhadap telur, beras, sayur, ikan, buah, jasa distribusi, hingga berbagai produk pangan dari daerah.
“Di situlah MBG punya peluang menjadi lebih dari program makan. Ia bisa menjadi penggerak ekonomi di sekitar tempat program itu berjalan,” katanya.
Namun ukuran keberhasilannya perlu ikut berkembang. Tidak cukup hanya mengetahui berapa banyak pemasok yang sudah masuk. Yang juga penting adalah mengetahui siapa yang menerima nilai ekonominya dan seberapa besar.
Perempuan Jangan Hanya Terlihat di Jumlah
Rudini juga melihat rantai ekonomi MBG dari perspektif perempuan.
Menurutnya, keterlibatan perempuan tetap penting dan harus terus diperluas. Namun pembicaraan mengenai pemberdayaan perempuan sebaiknya tidak berhenti pada jumlah perempuan yang bekerja dalam suatu program. “Kita juga perlu tahu perempuan berada di bagian mana dari rantai ekonomi itu,” ujarnya.
Apakah perempuan hanya banyak bekerja sebagai tenaga pelaksana? Atau perempuan juga hadir sebagai petani pemasok, pemilik UMKM, pengelola koperasi, profesional, pemegang usaha, dan pengambil keputusan?
Rudini mengatakan ukuran Tes Rp100 MBG juga dapat dikembangkan untuk melihat berapa nilai transaksi yang masuk kepada usaha yang dimiliki atau dikelola perempuan. “Perempuan bukan kelompok yang berdiri di luar ekonomi rakyat. Perempuan adalah bagian dari ekonomi rakyat itu sendiri,” katanya. Karena itu, menurut Rudini, pemberdayaan tidak cukup hanya dihitung dari banyaknya perempuan yang hadir.
Ukuran berikutnya adalah berapa nilai ekonomi yang bisa mereka hasilkan, kelola, dan kembangkan.
“Hadir belum tentu berarti berdaya,” ujarnya.
Berangkat dari Evaluasi yang Sedang Berjalan.
Gagasan tersebut disampaikan ketika tata kelola MBG juga terus mengalami evaluasi. Sehari sebelum diskusi berlangsung, BGN pada Selasa (13/10/2026) mengumumkan suspend khusus terhadap 91 SPPG yang belum menyelesaikan pengembalian dana terkait temuan pemeriksaan BPK. Rudini menilai langkah koreksi seperti itu penting dalam program sebesar MBG.
Namun evaluasi menurutnya tidak hanya perlu berbicara soal kesalahan atau kepatuhan. Dampak ekonomi program juga perlu semakin terbuka dan mudah dilihat.
“Kita bisa mengapresiasi hal yang sudah baik sekaligus tetap bertanya apa yang masih bisa diperbaiki. Keduanya tidak harus bertentangan,” katanya. Menurut Rudini, program yang menggunakan uang publik dalam jumlah besar justru membutuhkan ukuran keberhasilan yang jelas dan mudah dipahami publik.
Bukan Hanya Kritik, Tapi Gagasan
Rudini menilai ruang diskusi publik seharusnya tidak hanya menjadi tempat pemerintah menjelaskan program atau masyarakat menyampaikan kritik. Ruang tersebut juga perlu menjadi tempat bertemunya gagasan.
“Tidak semua dari kita punya kewenangan membuat kebijakan. Tetapi kita bisa membawa data, pengalaman, pertanyaan, atau solusi,” ujarnya.
Baginya, kehadiran perempuan di ruang publik tetap penting. Namun ketika kesempatan itu sudah tersedia, perempuan juga perlu membawa nilai melalui gagasan yang ditawarkan.
Tes Rp100 MBG menjadi salah satu gagasan yang menurutnya dapat diuji tanpa harus membuat sistem yang rumit. Transaksi belanja sudah terjadi. Data sudah tersedia dalam proses pengadaan.
Tantangannya adalah mengolah data tersebut menjadi informasi yang mudah dibaca: dari uang yang dibelanjakan, berapa yang benar-benar kembali ke ekonomi rakyat?
“Uang publik harus menghasilkan manfaat publik yang bisa kita lihat dan ukur,” kata Rudini.
Ia berharap pembicaraan mengenai ekonomi kerakyatan ke depan tidak berhenti pada besarnya anggaran atau jumlah pelaku yang terlibat.
Pertanyaan akhirnya tetap sederhana:
“Dari setiap Rp100 belanja MBG, berapa rupiah yang benar-benar kembali menghidupi ekonomi rakyat?”
Rudini Elisabet Natalia S.
Sekfung pemberdayaan perempuan PP GMKI