Mengembalikan Politik ke Khitahnya: Bukan Sekadar Seni Berebut Kuasa

Bagi sebagian besar orang, kata "politik" sering kali memicu sinisme. Di kepala kita, politik langsung terasosiasi dengan baliho yang memenuhi jalanan menjelang pemilu, janji manis yang menguap setelah pelantikan, kebohongan publik, hingga skandal korupsi yang tak ada habisnya. Kita sering mendengar seloroh, "Politik itu kotor." Namun, benarkah demikian? Ataukah kita yang telah membiarkan definisinya direduksi menjadi sekadar urusan "siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana"?

Jika kita menilik kembali akarnya, kata politik berasal dari bahasa Yunani polis, yang berarti kota atau masyarakat. Pada mulanya, politik adalah sebuah seni dan ilmu untuk mengatur kehidupan bersama agar tercapai kesejahteraan umum (bonum commune). Ia adalah instrumen luhur yang membedakan peradaban manusia dengan hukum rimba. Tanpa politik, tidak ada undang-undang yang melindungi hak kaum minoritas, tidak ada anggaran untuk pendidikan gratis, dan tidak ada kebijakan untuk menyelamatkan lingkungan.

Lalu, di mana letak rusaknya?

"Tragedi politik modern hari ini adalah ketika elektabilitas (pantas dipilih) telah sepenuhnya mengalahkan kapabilitas (mampu memimpin) dan integritas (jujur bertindak)."

Hari ini, politik sering kali terjebak dalam industri citra. Berkat media sosial, politik bergeser dari adu gagasan menjadi adu konten. Kandidat pemimpin tidak lagi dinilai dari kedalaman visinya atau rekam jejaknya, melainkan dari seberapa lihai mereka berdansa di platform digital atau seberapa viral jargon kampanye mereka. Akibatnya, kita mendapatkan pemimpin yang populer, tetapi gagap ketika harus merumuskan kebijakan yang berdampak pada hajat hidup orang banyak.

Lebih jauh lagi, biaya politik yang kian mahal menciptakan lingkaran setan. Ketika modal besar menjadi syarat utama untuk bertarung dalam pemilu, politisi yang terpilih cenderung merasa berutang budi kepada para penyandang dana (oligarki), bukan kepada rakyat yang mencoblosnya. Di titik inilah politik kehilangan jiwanya; ia berubah dari "pelayanan masyarakat" menjadi "transaksi bisnis".

Mengapa Kita Tidak Boleh Apatis?

Sikap apolitis atau "golput" sering kali dianggap sebagai bentuk protes yang keren oleh generasi muda. "Siapa pun pemimpinnya, hidup saya tetap begini saja," begitu pikir mereka.

Namun, ini adalah sebuah kekeliruan yang berbahaya. Seorang filsuf pernah mengingatkan bahwa hukuman bagi mereka yang tidak peduli pada politik adalah mereka akan dipimpin oleh orang-orang yang lebih bodoh dan jahat dari mereka.

• Harga beras, tarif listrik, dan pajak yang kita bayar setiap hari adalah produk dari keputusan politik.

• Akses internet, kebebasan berpendapat, hingga kurikulum sekolah ditentukan oleh proses politik.

Menjauhi politik karena menganggapnya kotor sama saja dengan membiarkan rumah kita dikuasai oleh pencuri hanya karena kita malas membersihkan debunya.

Kesimpulan: Menuntut Balik Makna Politik

Politik pada dasarnya bersifat netral. Ia adalah sebuah pisau—bisa digunakan oleh seorang koki untuk memasak hidangan yang menghidupi, atau bisa digunakan oleh penjahat untuk melukai. Yang menentukan coraknya adalah moralitas orang-orang yang memegangnya, dan ketegasan masyarakat yang mengawasinya.

Sudah saatnya kita mengubah cara pandang. Kita harus berhenti memosisikan diri hanya sebagai penonton sorak-sorai di panggung pemilu lima tahunan. Masyarakat harus menjadi konsumen politik yang cerdas: menagih janji, mengkritik kebijakan yang timpang, dan tidak menukar suara dengan selembar uang atau sembako.

Politik akan tetap kotor jika kita membiarkan standar kita tetap rendah. Mengembalikan politik ke khitahnya sebagai alat kesejahteraan adalah perjuangan kolektif—dan itu dimulai ketika kita menolak untuk menutup mata.