Keinginan Presiden menghadirkan pendidikan gratis dari sekolah hingga perguruan tinggi patut diapresiasi. Namun, pemerintah jangan menjadikan kata “gratis” sebagai slogan politik yang menutupi persoalan kualitas pendidikan, ketimpangan fasilitas, dan rendahnya kesejahteraan sebagian guru.
Pendidikan gratis bukan sekadar menghapus SPP atau Uang Kuliah Tunggal (UKT). Keluarga masih harus membayar buku, seragam, transportasi, internet, perangkat digital, praktikum, dan tempat tinggal. Jika biaya-biaya tersebut tidak diperhitungkan, klaim pendidikan gratis hanya memindahkan beban, bukan benar-benar menghilangkannya.
Mahkamah Konstitusi telah menegaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin pendidikan dasar tanpa pungutan di sekolah negeri maupun swasta. Konsekuensinya, negara harus menyediakan anggaran pengganti yang mencukupi. Melarang pungutan tanpa menutup kebutuhan operasional justru dapat membuat sekolah mengurangi fasilitas, kegiatan pembelajaran, dan penghasilan guru.
Pemerintah juga tidak boleh mengumumkan perluasan pendidikan gratis sementara masih ada guru honorer dan non-ASN yang penghasilannya belum layak. Tidak masuk akal menuntut pembelajaran bermutu dari guru yang masih menghadapi ketidakpastian pendapatan dan status kerja. Tunjangan profesi memang penting, tetapi belum menggantikan kebutuhan akan sistem gaji yang adil, merata, dan tepat waktu.
Pada jenjang perguruan tinggi, pemerintah harus menjelaskan siapa yang menerima kuliah gratis dan dari mana anggarannya berasal. Jangan sampai penghapusan UKT mengurangi biaya penelitian, laboratorium, pengembangan dosen, atau layanan mahasiswa. Kuliah gratis tanpa pembiayaan memadai berisiko menghasilkan akses yang luas, tetapi mutu yang semakin rendah.
Karena itu, pemerintah harus membuka peta jalan, perhitungan biaya, sasaran penerima, dan indikator keberhasilan kepada publik. Keberhasilan tidak boleh hanya dihitung dari banyaknya siswa dan mahasiswa yang dinyatakan gratis, tetapi juga dari peningkatan hasil belajar, kelayakan fasilitas, pemerataan layanan, serta kesejahteraan guru dan dosen.
Pendidikan gratis adalah hak rakyat, bukan hadiah politik. Jika pemerintah serius, kebijakan ini harus ditopang anggaran berkelanjutan, pengawasan terbuka, peningkatan mutu, dan kenaikan penghasilan guru. Tanpa itu, sekolah hingga kuliah gratis hanya akan terdengar menarik dalam pidato, tetapi rapuh ketika diterapkan.