MEDAN, 15 JULI 2026 – Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) koordinator Wilayah I SUMUT-NAD Chrisye Sitorus menyoroti secara tajam krisis kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite, Pertamax, hingga Solar yang telah melumpuhkan aktivitas sosial-ekonomi di Kota Medan, Deli Serdang, hingga kawasan Tanah Karo selama sepekan terakhir.
Menyikapi penderitaan rakyat yang harus mengular berjam-jam di berbagai SPBU dan ketidakpastian pasokan BBM, Chrisye Sitorus secara tegas menyatakan sikap: Mendesak Direksi PT Pertamina (Persero) Pusat untuk segera mencopot Executive General Manager (EGM) / General Manager PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut dari jabatannya karena dinilai gagal total dalam mengelola pelayanan publik vital.
Kelalaian Internal yang Mengorbankan Publik Berdasarkan data dan hasil koordinasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada Selasa, 14 Juli 2026, terungkap bahwa kekosongan tangki di berbagai SPBU bukan disebabkan oleh minimnya stok di Depo, melainkan akibat adanya pemberhentian massal para sopir truk tangki pengangkut BBM secara mendadak.
Chrisye Sitorus menilai, kebijakan restrukturisasi internal atau pemutusan hubungan kerja sepihak terhadap awak mobil tangki yang dilakukan tanpa adanya mitigasi risiko yang matang adalah bukti nyata bobroknya manajemen pimpinan regional.
"Sangat ironis ketika urusan internal korporasi harus mengorbankan hajat hidup masyarakat Sumut. Akibat ketidak becusan GM Pertamina Sumbagut dalam mengantisipasi kekosongan pengemudi, distribusi lumpuh total hingga pemerintah daerah terpaksa meminta bantuan personil TNI dan Polri untuk menjadi supir dadakan demi menyelamatkan pasokan. Ini adalah bentuk kelalaian administrasi dan operasional yang fatal!" tegas PP GMKI KORWIL I SUMUT-NAD Chrisye Sitorus.
Chrisye Sitorus juga mengecam keras pola komunikasi publik Pertamina Patra Niaga Sumbagut yang cenderung tertutup dan defensif. Sikap mendiamkan masalah operasional internal ini dikritik keras karena menjadi pemicu utama terjadinya panic buying di tengah masyarakat.
Kondisi lapangan diperparah oleh temuan Ombudsman RI Perwakilan Sumut yang menegaskan adanya indikasi maladministrasi tata kelola. Pertamina dinilai lambat mengurai antrian dan gagal memberikan kepastian informasi mengenai wilayah terdampak serta target waktu normalisasi pasokan.
Lebih jauh, Chrisye Sitorus menduga kuat bahwa kelalaian logistik yang berlarut-larut ini bertindak sebagai "karpet merah" bagi para spekulan dan mafia minyak untuk mengeruk keuntungan di atas penderitaan rakyat. Ketika pasokan tersendat dan pengawasan melemah, celah disparitas harga antara BBM bersubsidi dan nonsubsidi sangat rawan diselewengkan.
"Kami mencium aroma kejanggalan sistemik. Di saat Pertamina mengklaim stok aman namun SPBU kosong, masyarakat terpaksa membeli Pertamax Turbo dan Eceran dengan harga selangit. Kami menduga ada gurita mafia BBM baik spekulan lapangan dengan tangki modifikasi maupun potensi keterlibatan oknum internal yang memanfaatkan situasi ini untuk mengalihkan BBM bersubsidi ke sektor industri besar secara ilegal. Ini jelas melanggar Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan harus diusut sebagai kejahatan korporasi!". Pungkas Chrisye Sitorus.